Membangun Komunikasi Politik yang Etis dan Humanis

Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga menggelar Kuliah Umum tahunan yang diadakan di Ruang Intraktif Centre (IC) pada hari Senin, 3 November 2014. Pembicara pada Kuliah Umum kali ini adalah Hanafi Rais. Beliau adalah Anggota DPR dari Fraksi (Partai Amanat Nasional) PAN.

Tema Kuliah Umum Prodi Ilmu Komunikasi tahun ini adalah Membangun Komunikasi Politik yang Etis dan Humanis menuju demokrasi Indonesia yang Hebat. Secara garis besar Hanafi ingin memperbaiki pandangan publik mengenai politik yang jahat dan korupsi, tanpa terkecuali di level manapun. Saat ini, baik secara sadar maupun tidak sadar, masyarakat sedang diajak untuk membenci politik. Sasarannya bisa DPR, Partai Politik, Menteri, Lembaga Hukum, Pejabat-Pejabat Daerah, bahkan sampai Lurah. Jika dibiarkan berkesinambungan, maka Indonesia akan menjadi negeri yang krisis demokrasi. Segala kebijakan dan retorika politik tidak akan memiliki makna dan nilai di mata masyarakat. Sehingga komunikasi politik yang etis dan humanis dipandang sebagai jalan dalam membangun politik demokrasi yang sehat. Untuk merealisasikan komunikasi politik yang etis dan humanis, setidaknya tiga dasar berikut ini harus dijalankan.

1. Nir Kekerasan

Kekerasan tidak saja diartikan sebagai kekerasan fisik, namun juga kekerasan verbal. Kekerasan verbal merupakan kekerasan yang menyakiti lawannya dengan kata-kata. Melempar opini ke masyarakat dengan menjelek-jelekkan target nir kekerasan juga dapat dikatakan sebagai nir kekerasan. Terlebih saat ini merupakan era media. Setiap orang dapat dengan bebas melontarkan komentarnya tanpa sensor. Seringkali komentar-komentar ini bersifat nir kekerasan. Komentar-komentar tertentu ini akan menjadi tranding topic, yang kemudian berpotensi untuk menjadi opini publik. Opini publik yang termediasi berpotensi untuk mengubah kebijakan pemerintah. Seperti yang terjadi pada fenomena #ShameOnYouSBY terkait Pilkada Tidak Langsung. Topik ini dengan cepat menyebar, menjadi tranding toping, dan akhirnya menjadi topik hangat di harian nasional. Padahal perbandingan warga Indonesia yang memiliki media sosial dengan yang tidak memiliki media sosial, masih lebih banyak yang tidak memiliki media sosial. Yang memiliki media sosial tersebut pun, tidak semuanya aktif di media sosial tersebut. Jadi sebenarnya masih banyak warga Indonesia yang sebenarnya menyetujui Pilkada Tidak Langsung. Hanya saja mereka merupakan silent majority (mayoritas yang diam). Sedangkan mereka yang memasang #ShameOnYouSBY tidak semuanya sadar dengan yang dilakukannya atau hanya ikut-ikutan. Kembali ke topik awal, jika nir kekerasan ini terus berlanjut, maka akan membentuk sikap yang tidak kreatif dan demokratis.

2. Reframing

Persepsi mengenai sesuatu seringkali mengkotak-kotakkan pandangan kita terhadap suatu hal (Framing). Sehingga demi terciptanya komunikasi politik yang etis dan humanis, kita perlu untuk melakukan reframing terhadap politik di Indonesia. Bahwa keburukan-keburukan yang diumbar di media merupakan ulah oknum-oknum. Menurut hipotesis Hanafi bahwa anggota DPR yang sering muncul di media dengan aksi melontarkan kata-kata pedas ke rekan kerjanya dengan nada tinggi, merupakan aktor terbaik. Ketika selesai sidang, mereka akan dengan mudah berjabat tangan dan berangkulan. Namun media membiarkan masyarakat disuguhkan dengan kejadian awal, yang menggambarkan Anggota DPR saling menghina. Penyampaian yang tidak keseluruhan inilah yang kemudian mencitrakan DPR yang buruk.

Maka dari itu mulailah untuk mencoba berpikir politik dari sisi yang positif. Ini akan lebih bermanfaat dalam segala tindakan kita yang terkait dengan kehidupan berpolitik, dibanding ketika kita masih memiliki persepsi negatif mengenai politik. Karena prasangka-prasangka berlebihan akan menghalangi kita dalam bertindak baik terkait kehidupan politik. Karena sudut pandang kita saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh sudut pandang media.

3. Problem Solving

Tujuan akhir dari komunikasi sebagai proses pertukaran makna tetap pada problem-solving (pemecahan masalah). Manusia selalu hidup dalam konflik adalah sebuah keniscayaan. Terlebih dalam dunia politik yang membawa jutaan kepentingan, baik individu maupun kolektif, baik kepentingan rakyat, maupn bisnis. Sehingga akan banyak konflik-konflik diakibatkan perbedaan kepentingan ini. Karena dalam politik, kepentingan akan selalu ada. Yang berubah adalah objek dari kepentingan tersebut.

Kekecewaan mengenai politk Indonesia tidak cukup hanya dengan dikeluh-kesahkan. Kita harus bergerak untuk mengubahnya dengan harapan, inspirasi dan realisasi. Memilih untuk diam dan membiarkan bukanlah pilihan bijak. Karena ketika negeri ini semakin menua, maka kita akan berdosa kepada anak-cucu bangsa ini. Keyakinan bahwa politik yang etis dan humanis akan bisa diubah dengan tangan-tangan agent of change (agen perubahan), harus ditanamkan sejak dini. Karena mahasiswa merupakan agent of change yang memegang masa depan bangsa ini.

Memahami pandangan publik khususnya mahasiswa, bahwa DPR sebagai lembaga terkorup dan paling bermasalah, Hanafi Rais tidak menampik. Bahkan Hanafi selaku Anggota DPR mengakui bahwa mengontrol kabinet (menteri) lebih mudah dibandingkan mengontrol DPR. Ini mengindikasikan bahwa dalam satu lembaga pemerintahan saja, banyak kepentingan-kepentingan yang meminta untuk dikedepankan. Sedangkan politik adalah untuk jutaan warga Indonesia, dari aparat pemerintahan, sampai rakyat biasa. Namun Hanafi juga berpendapat bahwa yang media citrakan terkait DPR tidaklah sepenuhnya benar. Karena media adalah lembaga bisnis yang memiliki kepentingan bisnis atas kemapanan medianya. Lanjut menurut hipotesis Beliau bahwa, baik buruknya suatu berita berpengaruh terhadap harga Indeks Harga Saham gabungan (IHSG).

Selain itu perekonomian Indonesia saat ini berada pada Kebijakan Ekonomi Neo-Liberalisme, dimana semua lembaga perekonomian swasta mengajak masyarakatnya untuk emoh politik. Dengan memanfaatkan public concern, swasta akan mudah memengaruhi kebijakan pemerintah demi kepentingan bisnisnya. Maka dari itu sangat penting membangun komunikasi yang etis dan humanis antara pemerintah dengan masyarakat, agar mampu melahirkan legitimasi yang sesuai dengan kehendak masyarakat.